DPKTB Tidak Terbukti Menguntungkan Salah Satu Calon Pasangan Pilpres 2014

Setelah Perhelaian panjang akhirnya Mk:memutuskan bahwa DPKTB terbukti tidak menguntungkan salah satu pasangan pilpres dari manapun (Hamdan Zoelva) Ketua Mk.

JAKARTA, KOMPAS.com – Mahkamah konstitusi menilai, berbagai cara yang dilakukan Komisi pemilihan Umnum untuk menyalurkan hak pilih warga seperti Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) tidak melanggar hukum apapun.

Sebelumnya, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mempermasalahkan tingginya jumlah DPKTb di sejumlah daerah. MK menggunakan pertimbangan bahwa memilih dalam pemilu adalah hak semua warga negara tanpa terkecuali. Oleh karena itu, harus dibuat berbagai fasilitas untuk menyalurkan hak warga negara.

“MK menilai bahwa sesuai petimbangan diatas, DPTb, DPK dan DPKTb sah menurut hukum dan tidak melanggar undang-undang apapun,” kata Hakim MK Ahmad Fadlil Sumadi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden di ruang sidang pleno Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2014) siang.

Justru sesuai dengan pertimbangan MK yang telah dijelaskan sebelumnya, kata Fadlil, DPTb, DPK dan DPKTb dapat menyalurkan hak setiap warga yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilh Tetap. Namun ketiga instrumen itu, kata dia, merupakan alat sementara data kependudukan belum lengkap. KPU tetap mempunyai tugas untuk membuat daftar pemilih tetap yang mendaftarkan setiap warga negara yang memenuhi syarat.